• Hai, Welcome ! WP Foundation

LATAR BELAKANG REVITALISASI PENDIDIKAN ETIKA POLITIK DAN ANTI KORUPSI


Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali dikalangan intelektual dan kaum elit politik bangsa Indonesia itu sendiri. Aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum serta pertahanan dan keamanan merupakan cakupan nilai kerja Pancasila di Indonesia yang sudah menjadi dasar Negara Indonesia. Secara de facto dan de yure Indonesia memang sudah merdeka, namun jika kita telaah lebih rinci secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi.
Problematika yang sering muncul di Indonesia sangat sarat dengan penyimpangan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila. Penindasan, korupsi, dan kriminalitas lainnya muncul diberbagai hirarkisme warga, mulai dari masyarakat biasa hingga para penguasa dan elit politik Indonesia. Sebagian orang berpendapat bahwa keadilan hanya milik orang berkuasa, orang “berduit” dan bahkan keadilan bisa dibeli, yang kemudian muncul istilah “mafia hukum dan mafia politik”. Hal ini sangat memprihatinkan bangsa Indonesia yang notabennya Negara hukum yang paling tertib didunia. Keresahan warga muncul disemua genre, yang mana ini mencerminkan kekrisisan realisasi Pancasila sebagai etika politik bangsa dan minimnya penegakan keadilan dan hukum Indonesia.
Berbicara tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, manjadi suatu kajian yang menarik. Hal ini dikarenakan pada saat ini Indonesia berada pada era kebabasan berpolitik setelah melampaui masa kelam berpolitik. Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Dalam masa transisi ini, dilakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Namun dalam perjalanannya, tatanan kehidupan politik yang demokratis ini, lambat laun tergerus oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Ini dapat terlihat bagaimana saat ini para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Masalah terburuk dari kurangnya etika politik dan rendahnya moralitas politik ialah meluasnya praktek korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Bahkan Azra (2006 : viii) memandang bahwa kultur korupsi telah sampai pada level yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia bukannya tidak berupaya memberantas korupsi. Sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, pemerintah berupaya memberantas korupsi dalam berbagai aspek pemerintahan dan kenegaraan. Kurangnya  etika berpolitik sebagaimana prilaku elite di atas merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan take and give, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya elite politik seperti ini. Yaitu elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter, termasuk politik kekerasan yang semakin berkembang karena perilaku politik dipandu oleh nilai-nilai emosi.
Pengimplementasian pendidikan etika politik dan pendidikan anti korupsi dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ini bisa menjadi aplikasi pemecahan masalah atau problem solving secara preventif prilaku politik yang kurang beretika yang akan menjurus pada prilaku korup dalam kehidupan sosial politik kenegaraan. Aplikasi problem solving ini tidak sekedar mengajarkan pendidikan etika politik dan pendidikan anti korupsi pada orang dewasa saja, melainkan diharapkan pengaplikasian ini dapat diterapkan sedini mungkin dengan berbarengan dengan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga diharapkan generasi penerus dapat membangun nilai – nilai etika politik yang bersahaja dan nilai – nilai anti korupsi sejak dini, sehingga terbentuknya karekter unggul dari generasi muda yang menjunjung tinggi nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sosial politik berbangsa dan bernegara. Penerapan pendidikan etika politik dan pendidikan anti korupsi ini dapat dilakukan secara komprehensif berbarengan dengan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang diawali dengan menghayati dan memahami nilai moral yang tersirat dan tersurat dari masing – masing pembelajaran yang komprehensif sehingga mampu membentuk kebiasaan dalam berprilaku sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

0 komentar:

Post a Comment

Readers may send comments on this post. The contents of comments not represent the views, opinions or policies SEKEDAR GORESAN TINTA and entirely the responsibility of the sender.

Readers can report a comment if it is considered unethical, abusive, defamatory, or redistributed. SEKEDAR GORESAN TINTA will consider each complaint and may decide to keep or delete the comment display.